Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terus dikebut oleh Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya bekerja secara maksimal dan menjadikan RUU tersebut sebagai salah satu prioritas utama.

Pihak parlemen berencana memanfaatkan masa reses untuk menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat dan pihak terkait.

Waktu penyerapan aspirasi tersebut bahkan akan dimaksimalkan hingga malam hari apabila diperlukan.

Habiburokhman menyampaikan bahwa terdapat sekitar delapan hari kerja di masa reses yang akan dioptimalkan.

Ia juga menepis anggapan bahwa lembaganya lambat dalam membahas regulasi yang telah diusulkan sejak tahun 2008 itu.

Menurutnya, anggota Komisi III pada periode saat ini belum duduk di parlemen ketika usulan tersebut pertama kali muncul.

Selain itu, mereka terlebih dahulu merampungkan pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di awal masa jabatan.

KUHAP didahulukan karena menjadi pondasi dasar penanganan hukum pidana sejak awal era Reformasi.

Setelah KUHAP selesai, proses dilanjutkan dengan memproses RUU Perampasan Aset secara intensif.

Sebanyak 65 persen anggota Komisi III saat ini merupakan wajah baru dengan struktur kepemimpinan yang berbeda.

Komisi III memastikan pengesahan RUU Perampasan Aset dijadwalkan terlaksana pada 15 Desember di Rapat Paripurna.