Gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi kembali menuai perbincangan publik.

Waketum Brigade Relawan Nusantara, Ade Darmawan, menilai langkah hukum tersebut sebagai perbuatan yang tidak berdasar dan menyebutnya halu.

Perkara teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 ini mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran saat Pilpres 2024.

Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran serta membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonannya.

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan penyampaian permohonan telah digelar pada Senin, 21 September 2026.

Namun, Ade mempertanyakan dasar hukum gugatan tersebut karena proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum memiliki batas waktu.

Ia menyatakan bahwa putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 sudah selesai serta bersifat final dan mengikat.

Ade juga menyoroti langkah para pemohon yang mempermasalahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum.

Menurutnya, aturan tersebut merupakan bagian dari kewenangan resmi yang telah diberikan oleh negara kepada Komisi Pemilihan Umum.

Proses pembentukan aturan itu diyakini memiliki rangkaian pembahasan yang dapat ditelusuri melalui dokumen serta berita acara.

Ia berpendapat bahwa pihak yang semestinya mengajukan gugatan hasil pemilihan umum adalah pasangan calon yang kalah dalam kontestasi.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai undang-undang.

Perkara hukum tersebut saat ini masih berada dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Sidang lanjutan dijadwalkan mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum, keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta pihak terkait.