Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu segera memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait perkara suap penerbitan Hak Guna Bangunan.

Nama Nusron sebelumnya mencuat setelah mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, mengeklaim uang Rp106,3 miliar yang disita KPK di rumahnya merupakan milik Nusron.

Selain itu, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan kasus tersebut.

Mahfud berpandangan proses hukum yang terlalu panjang berpotensi membuka ruang kompromi serta memunculkan kesan adanya negosiasi di balik penanganan perkara dugaan korupsi.

Menurut dia, penundaan pemanggilan pihak-pihak yang namanya sudah muncul dalam penyidikan hanya akan membuat publik meragukan keseriusan aparat penegak hukum.

Ia menyoroti penanganan perkara yang terkesan berlarut-larut tanpa kejelasan pemanggilan terhadap pihak terkait, padahal keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk melacak aliran dana.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa dorongannya agar Nusron diperiksa bukan berarti langsung menetapkan status tersangka terhadap menteri tersebut.

Langkah klarifikasi itu dianggap penting agar penyidikan berjalan transparan, membuka fakta yang sebenarnya, serta mencegah kecurigaan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Ia menambahkan bahwa keengganan penyidik untuk meminta keterangan dari pihak terkait justru dapat memunculkan anggapan bahwa penegakan hukum sudah mulai tumpul.