Bank Indonesia menegaskan uang rupiah kertas tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta eks Gubernur BI Perry Warjiyo tetap sah digunakan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ramainya kabar sejumlah kolektor yang memburu uang kertas pecahan Rp100 ribu dengan tahun cetak tersebut.

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan uang itu merupakan alat pembayaran sah di wilayah NKRI.

Pencantuman tanda tangan pada uang rupiah kertas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang beserta perubahannya.

Tanda tangan yang tercantum pada uang menyesuaikan dengan pejabat yang memegang jabatan ketika proses penetapan serta produksi berlangsung.

BI memastikan pergantian menteri keuangan maupun gubernur setelah uang dicetak dan diedarkan tidak memengaruhi keabsahan alat pembayaran tersebut.

Masyarakat tetap bisa memanfaatkan uang itu untuk bertransaksi secara normal dalam kegiatan sehari-hari tanpa ada kendala.

Untuk penerbitan berikutnya, BI bakal menyesuaikan tanda tangan pada uang dengan pejabat yang aktif saat pengelolaan dan produksi berjalan.

Uang yang menjadi perbincangan di media sosial itu adalah rupiah kertas Tahun Emisi 2022 pecahan Rp100 ribu dengan tahun cetak 2026.

Sebagian warganet mengaku tertarik mengoleksinya karena menilai uang dengan tanda tangan kedua pejabat tersebut tergolong jarang ditemukan.