Kasus ini memicu pertanyaan masyarakat: bisakah praktik pungli dan juru parkir liar dipidana? Jawabannya adalah bisa.

Menurut analisis dari Klinik Hukum, penarikan uang parkir tanpa izin memiliki sanksi hukum ganda, baik sanksi administratif daerah maupun sanksi pidana umum.

Secara hukum daerah, penyelenggaraan parkir tanpa izin Pemda melanggar Peraturan Daerah tentang Perparkiran.

Pelaku parkir liar dikenakan sanksi administratif hingga denda jutaan rupiah.

Petugas parkir resmi wajib memiliki izin, mengenakan seragam serta tanda pengenal, dan menyerahkan karcis resmi.

Apabila penarikan uang dilakukan secara memaksa, disertai ancaman atau tindakan kasar, perbuatan tersebut tergolong tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan pemaksaan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan.

Pasal ini menegaskan bahwa barang siapa menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa seseorang memberikan uang melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sementara bagi oknum aparat yang terlibat pungli, sanksi tegas diberikan sesuai aturan disiplin dan sanksi pidana.

Pertanyaan yang sering diajukan: apakah perizinan Keraton Yogyakarta mencakup biaya parkir di Alkid? Tidak, Keraton menegaskan izin yang diterbitkan tidak mencakup atau menetapkan biaya parkir tambahan.

Mengapa penarikan parkir di Alkid Jogja dikategorikan ilegal? Dishub Kota Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan izin parkir di kawasan Alkid maupun izin parkir untuk truk.

Pasal berapa yang menjerat juru parkir liar yang melakukan pemerasan?

Pelaku dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.