Institute for Essential Services Reform (IRESS) menyoroti rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Sektor Energi yang akan mengelola rantai pasok batu bara dan gas bumi untuk pembangkit listrik.

IRESS menilai desain kelembagaan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan badan usaha yang telah ada.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, mengatakan secara prinsip pihaknya memahami tujuan pembentukan BLU Energi untuk memperkuat ketahanan energi.

Tujuan lain adalah menjamin pasokan bahan bakar pembangkit serta menjaga keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat.

Namun, setelah mencermati substansi Rancangan Perpres tentang Penyediaan Batu Bara dan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik oleh BLU Sektor Energi, IRESS menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji ulang.

Fungsi BLU Dinilai Mendekati Peran BUMN

Menurut Marwan, tugas dan fungsi BLU Energi dalam rancangan tersebut dinilai telah melampaui peran umum sebuah BLU dan mendekati fungsi badan usaha seperti BUMN.

"BLU Energi menjalankan tugas dan fungsi melebihi hal-hal yang umumnya diperankan oleh sebuah BLU.

Dengan begitu, BLU Energi berubah menjadi badan usaha layaknya sebuah BUMN," tulis Marwan dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).

Ia menyebut sejumlah fungsi seperti pengadaan, pembelian, penjualan, distribusi, hingga pengelolaan pasokan batu bara dan gas bumi pada dasarnya telah dilakukan oleh badan usaha yang ada.

Jika fungsi tersebut kembali diberikan kepada BLU Energi, menurutnya, berpotensi menciptakan duplikasi kewenangan dan menurunkan efisiensi.

Marwan juga menilai pembentukan BLU Energi berpotensi menambah mata rantai bisnis dalam rantai pasok energi.