Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap beban negara maupun masyarakat.

"Menambah mata rantai bisnis yang dapat membuat harga yang dibayar oleh BUMN menjadi lebih mahal," ujarnya.

Selain itu, IRESS menyoroti belum jelasnya pembagian kewenangan antara BLU Energi dengan BUMN terkait.

Menurut Marwan, aspek seperti kualitas, spesifikasi, volume, hingga waktu pengiriman batu bara perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu keandalan pasokan pembangkit.

"Hal ini tentu akan mengganggu keandalan penyediaan listrik, termasuk potensi terjadinya gangguan pasokan," katanya.

IRESS menyarankan pemerintah tidak membentuk lembaga baru dengan fungsi komersial dan operasional yang luas.

Menurut Marwan, pemerintah dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah tersedia.

Ia menilai BLU Energi seharusnya tetap berada dalam koridor fungsi BLU, yakni mendukung konsolidasi, koordinasi, serta pengelolaan layanan publik.

BLU Energi dinilai tidak seharusnya mengambil alih fungsi bisnis yang telah dijalankan oleh badan usaha.

"BLU yang harus dibentuk adalah BLU yang berperan dan bertugas sesuai ketentuan, peraturan, dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Bukan 'BUMN baru' yang ditengarai mengandung motif bernuansa moral hazard," ujar Marwan.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan pembentukan BLU Sektor Energi untuk mengendalikan alur penyediaan batu bara dan gas bumi bagi pembangkit listrik.

Lembaga tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan pasokan, pengadaan, distribusi, hingga pengelolaan risiko pasokan energi.