Sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung pada Senin (21/9/2026).

Kuasa hukum para pemohon yang dipimpin Denny Indrayana, Bambang Widjajanto, menyebut persoalan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat milik Gibran bukan sekadar administratif.

Ia menilai ada indikasi manipulatif dalam persoalan tersebut.

Rekam Jejak Bambang Widjajanto Kembali Disorot

Pernyataan Bambang itu memicu reaksi dari mantan Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budhyarto.

Dede mengungkit rekam jejak Bambang saat menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sengketa Pilpres 2024 di MK.

Melalui akun X pribadinya, Dede menyebut tim hukum AMIN kalah telak setelah MK menolak seluruh permohonan Anies-Muhaimin.

Ia juga menulis bahwa pihak yang disebutnya gagal itu kini mencari panggung.

Bambang sebelumnya menyatakan ada indikasi kuat tindakan terstruktur, sistematis, dan terencana (TST) yang bersifat manipulatif.

Ia menegaskan para pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Gibran tidak hanya administratif.

Para pemohon menyoroti perubahan norma dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3).

Aturan itu dinilai diubah mendadak sehingga mengecualikan kewajiban melampirkan bukti fisik kelulusan SLTA bagi kandidat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Bambang juga menyebut adanya Surat Keterangan Penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud Ditjen Dikdasmen secara super kilat.

Menurutnya, surat itu terbit kurang dari 24 jam pada 26 Agustus 2019 dan hingga permohonan diajukan tidak kunjung dibuktikan dokumen kelulusan yang mendasarinya.