Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita satu unit kendaraan roda empat terkait perkara rasuah di daerah tersebut. Mobil yang diamankan petugas merupakan merek Innova Zenix milik seorang legislator daerah.

Kendaraan mewah itu tercatat sebagai milik Anggota DPRD Kota Bengkulu bernama Vinna Ledy Anggraheni.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan resmi mengenai tindakan hukum tersebut pada hari Selasa.

Penyidik mendapati bahwa aset bergerak itu merupakan pemberian dari pihak swasta berinisial Eno Bowo Susilo.

Mobil tersebut kemudian diatasnamakan serta dipakai sehari-hari oleh adik sang anggota dewan berinisial Dian Andini Anggraheni.

Lembaga antirasuah menyebutkan bahwa legislator tersebut diduga menerima total empat unit kendaraan dari pihak swasta yang sama.

Empat mobil itu meliputi Innova Zenix, Mercedes Benz, Mitsubishi Pajero Sport, serta Toyota Fortuner.

Dari seluruh kendaraan yang masuk dalam daftar dugaan penerimaan tersebut, satu unit Toyota Fortuner dilaporkan belum dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Selain kendaraan, Vinna Ledy juga diduga menerima aliran sejumlah uang dari pengerjaan proyek.

Aliran dana haram itu disinyalir berasal dari sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu serta pihak swasta lainnya.

Proses hukum ini merupakan pengembangan dari perkara suap ijon proyek yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong.

Perkara pokok tersebut menyeret nama Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu tersangka.

Pihak swasta yang terlibat dalam pusaran korupsi Pemkab Rejang Lebong juga diduga ikut bermain pada proyek di Pemkot Bengkulu.

Serangkaian penggeledahan telah digencarkan oleh tim penyidik guna mengumpulkan berbagai barang bukti pendukung. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan petugas adalah kediaman Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Dari hasil penggeledahan di lokasi tersebut, penyidik berhasil menemukan dan mengamankan uang tunai senilai Rp4 miliar.

Penanganan perkara dugaan korupsi ini saat ini masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum di KPK.