Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas produksi terhadap puluhan merek beras fortifikasi.

Kebijakan tersebut mencakup pencabutan izin edar serta proses hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menteri Pertanian merangkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kediamannya.

Ia menegaskan bahwa rangkaian penanganan meliputi moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum.

Pemeriksaan dan pengawasan sebelumnya dilakukan terhadap sejumlah sampel beras fortifikasi yang beredar di berbagai provinsi.

Hasil pengawasan mendapati sejumlah produk bermasalah terkait aspek administrasi, mutu, serta nilai gizi.

Sebanyak 25 merek tersebut diketahui dimiliki oleh sebelas pelaku usaha yang berbeda di pasaran.

Sebagian dari merek yang bermasalah dilaporkan telah menghentikan produksi serta menarik stok dari peredaran.

Sementara itu, sebagian merek lainnya masih menjalani proses penarikan produk di lapangan.

Pengawasan ketat ini dilakukan menyusul temuan ketidaksesuaian kandungan gizi dengan klaim yang tertera pada label kemasan.

Dari seluruh sampel yang diperiksa, hanya ada dua merek yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Ketentuan penggunaan istilah beras fortifikasi sendiri wajib memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan.