Ketentuan mengenai masa berlaku Surat Izin Mengemudi yang langsung kedaluwarsa saat terlambat diperpanjang kembali menghadapi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Seorang pemohon bernama Jangkung Sido Sentosa mendaftarkan permohonan pengujian materiil melalui Perkara Nomor 310/PUU-XXIV/2026.

Dalam persidangan daring pada Senin, pemohon meminta pemaknaan ulang terhadap Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemohon menuntut agar aturan tersebut memberikan masa tenggang perpanjangan selama satu tahun penuh setelah tanggal kedaluwarsa dokumen.

Tuntutan ini diajukan agar masyarakat yang terhalang kesibukan atau masalah keuangan tidak langsung harus mengulang pembuatan SIM baru dari awal.

Menurut pemohon, durasi tersebut memberikan ruang yang cukup bagi para pekerja harian maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengumpulkan biaya perpanjangan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, SIM mempunyai masa aktif selama lima tahun dan wajib diperpanjang apabila pemiliknya ingin mempertahankan masa berlakunya.

Prosedur perpanjangan tersebut juga mewajibkan pemeriksaan kesehatan jasmani seperti tes penglihatan dan pendengaran oleh dokter yang mengantongi rekomendasi resmi.

Melalui permohonan ini, pengendara yang terlambat memperpanjang dokumen diharapkan tidak langsung dikenai kewajiban pembuatan baru selama masih berada dalam rentang masa tenggang.