Polemik mengenai persyaratan administrasi Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024 kembali menuai sorotan tajam.

Dede Budhyarto selaku loyalis Jokowi mempertanyakan dasar pemikiran pihak yang hanya menargetkan posisi wakil presiden.

Ia menilai bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan secara satu paket penuh sesuai aturan konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 6A UUD 1945, pasangan calon dipilih langsung oleh rakyat secara bersamaan tanpa terpisah.

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa persoalan syarat pencalonan seharusnya ditujukan kepada seluruh pasangan secara utuh.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mulai memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mempermasalahkan syarat pendidikan Gibran.

Permohonan tersebut diajukan oleh duabelas pihak yang terdaftar resmi dengan nomor perkara 01/PHPU. PRES-XXIV/2026.

Dalam tanggapannya, Dede juga mengkritik langkah Denny Indrayana dan meminta pihak universitas untuk meninjau ulang gelar akademiknya.

Soroti Sengketa Pilpres dan Desakan Pencabutan Gelar

Dede menegaskan bahwa pengajuan perkara yang dilakukan jauh melewati tenggat waktu tersebut hanya menuntut diskualifikasi wakil presiden semata.

Ia menilai keberanian hukum yang benar harusnya menyasar satu paket utuh apabila dalil yang diajukan memang kuat.

Kritik keras tersebut turut dialamatkan langsung kepada Denny Indrayana sebagai salah satu pihak pengaju.

Ia bahkan meminta Universitas Gadjah Mada untuk mencabut gelar profesor milik Denny akibat penggunaan konstitusi secara selektif.

Perkara yang menjadi sorotan hangat ini diketahui telah terdaftar resmi di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan dari dua belas pihak berbeda.