Nominal kompensasi keterlambatan penerbangan kategori 5 sebesar Rp300.000 mulai dipertanyakan relevansinya di tengah kenaikan harga tiket pesawat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Mahkamah Konstitusi.

Pandangan Hakim Konstitusi Terhadap Nilai Ganti Rugi

Hakim Konstitusi Adies Kadir menilai nominal tersebut perlu ditinjau kembali karena kondisi industri penerbangan saat ini sudah jauh berbeda.

Menurut Adies, nilai Rp300.000 terasa tidak sebanding dengan biaya mahal yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membeli tiket pesawat.

Ia menyebutkan bahwa besaran denda tersebut sudah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan lonjakan harga tiket yang terjadi.

Selain itu, Adies menekankan bahwa persoalan utama yang dicari masyarakat sebenarnya bukanlah uang ganti rugi semata.

Bagi penumpang, ketepatan waktu sampai di tempat tujuan jauh lebih penting daripada sekadar menerima sejumlah uang kompensasi.

Penjelasan Ahli Terkait Penetapan Aturan

Ahli pemerintah, Hemi Pamuraharjo, menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan hasil pembahasan bertahun-tahun lalu.

Pemerintah awalnya sempat mempertimbangkan rujukan Konvensi Montreal yang mencapai sekitar Rp70 juta untuk penerbangan internasional.

Namun, angka tersebut dinilai terlalu berat dan pihak maskapai domestik disebut tidak sanggup memenuhinya.

Pemerintah sempat mengusulkan angka Rp2 juta, tetapi maskapai kembali menolak karena pertimbangan kondisi operasional.

Akhirnya, angka Rp300.000 disepakati bersama pihak maskapai serta yayasan lembaga konsumen pada masa lalu.

Hemi menyatakan dirinya sudah tidak memiliki kewenangan untuk memastikan apakah nominal tersebut masih relevan untuk situasi saat ini.

Perdebatan ini menjadi bagian dari perkara Nomor 190/PUU-XXIV/2026 yang diuji oleh sejumlah pemohon di Mahkamah Konstitusi.