Sebanyak 16 kuasa hukum resmi mendampingi permohonan sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

Barisan kuasa hukum pemohon tersebut diisi oleh dua nama besar yakni Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

Kedua figur hukum tersebut akan menghadapi perkara yang menyoal syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum sebelumnya.

Perkara tersebut kini telah tercatat secara resmi dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 di lembaga peradilan konstitusi.

Refly dan Bambang tidak bekerja sendirian karena mereka turut didampingi oleh 14 advokat lain yang tercantum di dalam berkas permohonan.

Para advokat pendamping tersebut meliputi Heriyanto, Wigati Ningsih, Harimuddin, Muhtadin, serta Muhammad Rizki Ramadhan.

Nama lain yang masuk dalam daftar kuasa hukum adalah Tareq Muhammad Aziz Elven, Anjas Rinaldi Siregar, dan Alif Fachrul Rachman.

Selain itu terdapat pula Sutrisno, Nabila Rizkita, Justitia Indah, Muhammad Anugerah, Muhammad, Haikal Bassar, serta Diandra Paramita.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pemohon yang berasal dari kalangan organisasi maupun perorangan.

Para pemohon mempermasalahkan persyaratan pendidikan yang tercantum di dalam Pasal 16 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mereka meminta pengadilan menyatakan ketentuan tersebut sebagai syarat imperatif yang wajib dipenuhi secara sah saat pendaftaran.

Konsekuensi dari permohonan itu adalah permintaan agar pengadilan mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi persyaratan.

Para pemohon juga meminta pengadilan menyatakan penetapan politikus muda tersebut sebagai calon wakil presiden cacat hukum sejak awal.

Tanggapan Pihak Terkait Soal Polemik

Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik memberikan tanggapan terkait polemik ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai jalur hukum dalam persoalan tersebut telah digunakan secara berulang dan diduga memiliki tujuan politik tertentu.

Menurutnya mekanisme hukum dipakai secara sengaja untuk mencapai target politik untuk mendegradasi Gibran.

Ia menyebutkan bahwa pola tersebut dimainkan secara terus-menerus dan berulang di dalam dinamika politik nasional.