Perwakilan Koalisi Relawan Jokowi-Prabowo-Gibran, David Pajung, melontarkan kritik keras terhadap langkah hukum yang ditempuh oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Kritik tersebut disampaikan menyusul adanya gugatan diskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pernyataannya, David secara terbuka mengungkit kembali status hukum Denny Indrayana yang pernah terseret dalam kasus dugaan korupsi payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM.

Kasus korupsi tersebut disebut memiliki nilai kerugian mencapai Rp32 miliar dan pernah diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian pada masa lalu.

Pihak relawan menilai kepulangan Denny ke tanah air setelah sempat berada di Australia hanya menimbulkan kehebohan politik di tengah publik.

Selain itu, koalisi relawan mendesak agar Mahkamah Konstitusi tidak mudah terintimidasi oleh berbagai manuver pihak yang memiliki catatan hukum bermasalah.

Mereka juga menuntut adanya keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum terkait kepastian hukum dari kasus lama yang pernah menjerat Denny.

David menegaskan bahwa jika penegak hukum telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus tersebut, maka hal itu harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Langkah ini dinilai penting agar publik tidak lagi menduga-duga ujung penyelesaian dari perkara hukum yang pernah menjerat sang pakar hukum tata negara.

Pihak koalisi relawan menyatakan kesiapan penuh untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta mendesak Mahkamah Konstitusi agar tetap menjaga muruah lembaganya dari berbagai bentuk tekanan politik.