Surat izin mengemudi mempunyai aturan masa berlaku yang tidak seumur hidup seperti kartu tanda penduduk.

Pemilik wajib melakukan perpanjangan masa berlaku dokumen tersebut setiap lima tahun sejak tanggal penerbitan.

Aturan ini tercantum secara resmi di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.

Jika masa berlakunya telah terlewat, pemilik harus mengajukan penerbitan dokumen baru kecuali karena keadaan kahar.

Kepolisian menjelaskan bahwa perpanjangan berkala diperlukan demi memastikan kelayakan pengemudi di jalan raya.

Jusri Pulubuhu selaku pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting menyatakan dokumen tersebut merupakan legitimasi kompetensi.

Proses perpanjangan tersebut juga berfungsi untuk mengecek kondisi kesehatan terkini dari pemegang dokumen.

Tuntutan pemberlakuan dokumen seumur hidup sempat diajukan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan tersebut secara menyeluruh pada September 2023.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa penggunaan surat izin mengemudi sangat dipengaruhi kondisi dan kompetensi.

Brigjen Yusuf yang saat itu menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya pernah memberikan contoh terkait pentingnya evaluasi berkala.

Ia mempertanyakan kelayakan seseorang yang mengalami kecelakaan berat hingga patah kaki untuk tetap memegang izin mengemudi.

Selain itu, gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh seorang advokat bernama Arifin Purwanto.

Mahkamah menilai rentang waktu lima tahun sudah sangat beralasan dan fungsional untuk memperbarui data sekaligus mengevaluasi kompetensi serta kondisi kesehatan pengendara demi keselamatan di jalan raya.