Kelompok Relawan Prabowo-Gibran-Jokowi melontarkan kritik tajam terhadap langkah hukum yang diajukan oleh Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut dipersoalkan karena dinilai sarat muatan politik serta sengaja dirancang untuk membentuk opini negatif di tengah masyarakat.

Perwakilan relawan, Bill Fakih, menyatakan bahwa argumentasi hukum yang disampaikan Denny mengandung cacat logika yang cukup mendasar.

Analogi yang menyamakan sengketa ini dengan preseden pembatalan kepala daerah dinilai tidak tepat karena menggunakan regulasi yang berbeda.

Kasus pembatalan kepala daerah sebelumnya umumnya didasarkan pada temuan pemalsuan dokumen atau ketiadaan riwayat pendidikan formal.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka tercatat sebagai alumni institusi pendidikan luar negeri yang memiliki rekam jejak akademik jelas.

Pihak relawan juga menyoroti taktik sayembara pembuktian ijazah yang digaungkan oleh pakar hukum tata negara tersebut.

Gibran disebut telah menunjukkan dokumen pendidikannya kepada publik sejak masa kampanye pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Saat ini, kesibukan kenegaraan sebagai Wakil Presiden menuntut fokus penuh pada agenda pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan.

Relawan menilai narasi sayembara tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap wibawa institusi Wakil Presiden RI.

Komisi Pemilihan Umum dipastikan telah memverifikasi seluruh dokumen pendidikan Gibran secara sah dan profesional.

Keyakinan tinggi disampaikan bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan tersebut secara objektif.