Aturan kewajiban membuat surat izin mengemudi baru saat masa berlaku habis resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait regulasi tersebut.

Pemohon menilai ketentuan yang tidak memberi ruang toleransi bagi keterlambatan perpanjangan sangat merugikan masyarakat.

Keterlambatan sehari langsung mengubah status hukum pengemudi menjadi tidak sah dan disamakan dengan pelanggar tanpa dokumen.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar pemegang SIM yang habis masa berlakunya tetap diizinkan melakukan perpanjangan.

Kelonggaran tersebut diajukan berlaku sepanjang belum melewati masa tenggang selama satu tahun dari tanggal kedaluwarsa.

Pengujian ini menyoroti Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aturan pelaksana dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2001 sebelumnya mewajibkan penerbitan baru jika SIM terlewat.

Pengecualian saat ini hanya diberikan bagi keadaan kahar seperti bencana alam melalui keputusan pejabat berwenang.

Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan kepastian hukum bagi masyarakat bawah terkait masalah ini.