Pemerintah secara resmi menetapkan target agar program Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga dapat merampungkan satu juta sambungan rumah pada tahun 2028.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurachman menyampaikan target ambisius tersebut saat meninjau langsung kesiapan operasional jargas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Kehadiran jaringan pipa gas ini dirancang agar masyarakat bisa memperoleh pasokan energi yang jauh lebih mudah ketika menghadapi kebutuhan mendadak pada malam hari.

Selain kemudahan akses, Dudung memastikan bahwa harga gas melalui sambungan pipa tersebut jauh lebih terjangkau dan memberikan dampak langsung bagi sektor UMKM.

Berbagai kendala perizinan yang sempat menahan proses pengoperasian infrastruktur ini dilaporkan telah sepenuhnya terselesaikan oleh pihak berwenang.

Kini, fokus utama pemerintah dialihkan sepenuhnya ke tahap pengoperasian dengan melibatkan kementerian serta lembaga terkait secara terkoordinasi.

Kementerian ESDM diminta segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi secara tepat waktu.

Sementara itu, SKK Migas diinstruksikan untuk memastikan ketersediaan alokasi gas beserta titik serah yang jelas di lapangan.

BPH Migas juga turut dipersiapkan untuk menetapkan harga gas rumah tangga agar tetap lebih murah jika dibandingkan dengan tabung LPG bersubsidi.

Langkah strategis ini diambil mengingat sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional selama ini masih harus dipenuhi melalui jalur impor.

Keberadaan ribuan sambungan rumah di wilayah Gresik dan Sidoarjo diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi tabung LPG tiga kilogram bersubsidi secara signifikan.

Persetujuan lingkungan hidup serta berbagai rekomendasi teknis lintas sektor juga telah diterbitkan guna mendukung kelancaran proyek nasional ini.

Pihak Kantor Staf Presiden terus mengawal proses pembangunan melalui rapat koordinasi debottlenecking demi mencapai seluruh sasaran sambungan rumah yang telah ditentukan.