Baginya, proses pemeriksaan terbuka penting agar publik memperoleh kejelasan mengenai pokok sengketa.

Denny juga mempertanyakan ke mana masyarakat harus mencari keadilan jika sengketa tersebut tidak diperiksa lembaga peradilan mana pun.

Ia menilai akan muncul persoalan serius apabila jalur hukum lain menganggap perkara itu kewenangan MK, sementara MK memutuskan tidak memeriksanya lebih lanjut.

Menurut Denny, kondisi semacam itu berpotensi menimbulkan apa yang ia sebut sebagai justice denial atau penolakan akses terhadap keadilan.

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pencalonan Gibran terdaftar dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026.

Agenda penyerahan jawaban para pihak akan dilaksanakan pada 22 September, dilanjutkan pemeriksaan persidangan pada 23 September.

Rapat Permusyawaratan Hakim dijadwalkan pada 24-25 September, sebelum putusan dibacakan pada 28-29 September.

Untuk mengakomodasi perkara yang baru didaftarkan pada 2026 tersebut, MK juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026.

PMK itu secara khusus mengatur tahapan penanganan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan setelah pemilu selesai.