Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyampaikan kekhawatiran terhadap nasib gugatan yang dia ajukan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.

Ia menilai perkara tersebut berpotensi tidak pernah masuk ke tahap pembuktian pokok jika majelis hakim memutuskan menghentikannya sejak awal.

Menurut Denny, mekanisme dismissal atau pemeriksaan pendahuluan bisa menjadi pintu penghentian perkara sebelum pokok sengketa diuji.

Dalam podcast bersama Refly Harun, ia berharap sembilan hakim konstitusi membuka ruang pemeriksaan yang lebih luas.

Denny ingin berbagai dokumen dan bukti yang menjadi pokok sengketa dapat diuji secara terbuka.

“Nah, saya sedang mengetuk hati sembilan negarawan ini untuk mengambil alih perkara ini,” kata Denny, dikutip Senin (21/9).

Kekhawatiran pada Tahap Rapat Permusyawaratan Hakim

Denny menjelaskan setiap perkara yang masuk ke MK umumnya melewati pemeriksaan pendahuluan.

Pada fase itu, hakim dapat meminta perbaikan permohonan sebelum menentukan apakah perkara layak dilanjutkan.

Namun, ia menilai ada kemungkinan majelis hakim menghentikan perkara setelah pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Menurut Denny, skenario itu menjadi kekhawatiran terbesar karena pokok perkara tidak pernah diuji secara terbuka di persidangan.

“Poinnya adalah setelah pemeriksaan pendahuluan mereka RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, nah di situ bisa jadi putusannya bukan melanjutkan ke pokok perkara pemeriksaan, tapi malah didismis,” katanya.

Denny berharap MK tidak langsung menutup perkara yang diajukan.

Ia meminta hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempresentasikan bukti dan argumentasi hukum.