Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka bukan didasari oleh sentimen pribadi.

Langkah hukum tersebut ditujukan terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aspek tertib administrasi dalam penerbitan surat kesetaraan pendidikan menjadi pokok persoalan utama yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut.

Persoalan ini bermula dari keresahan praktisi pendidikan sekaligus pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bernama Tiurma Mercy Sihombing.

Ia merasa resah karena menjalankan aturan penyetaraan pendidikan secara konsisten selama bertahun-tahun di lembaga yang dikelolanya.

Keresahan itu muncul ketika seorang calon murid meminta kemudahan proses penyetaraan tingkat SMA dengan merujuk pada kasus Gibran.

Calon murid tersebut beranggapan belajar bahasa asing di luar negeri dalam waktu singkat bisa menjadi dasar memperoleh surat kesetaraan.

Proses tersebut diinginkan tanpa harus melalui ujian maupun masa belajar selama enam semester seperti ketentuan yang berlaku di lembaganya.

Kondisi ini mendorong Mercy untuk meminta penjelasan resmi kepada pihak kementerian terkait status surat kesetaraan tersebut.

Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada menteri dan pejabat terkait di kementerian, namun tidak mendapatkan jawaban memuaskan.

Setelah upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil, ia kemudian menggunakan putusan Komisi Informasi Pusat sebagai bukti tambahan di PTUN.

Melalui langkah hukum ini, ia berharap ada perbaikan tata kelola administrasi agar proses pendidikan tidak ditempuh dengan jalan pintas.