Keterbukaan informasi terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik.

Dokumen kesetaraan pendidikan tersebut diserahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setelah sengketa di KIP.

Praktisi pendidikan sekaligus advokat Tiurma Mercy Sihombing mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam berkas tersebut.

Mercy menyebutkan bahwa dokumen yang diberikan kementerian ternyata masih memuat banyak bagian yang ditutup atau dihitamkan.

Salah satu kejanggalan yang disorot adalah data orang tua di mana nama ayah terlihat jelas sedangkan nama ibu ditutup.

Padahal terdapat peraturan menteri yang menyatakan bahwa nama ibu harus tercantum secara jelas dalam dokumen kesetaraan.

Selain sensor data, format informasi yang diserahkan oleh kementerian juga dipertanyakan karena hanya berupa gambar tangkapan layar.

Format tersebut membuat menu verifikasi tidak dapat digunakan untuk membuka dokumen pendukung secara langsung.

Persoalan tata kelola administrasi ini akhirnya mendorong pihak Mercy untuk membawa perkara tersebut ke PTUN.

Gugatan tersebut ditujukan pada surat keputusan pejabat direktorat terkait agar aturan administrasi diterapkan secara setara.