Ketentuan hukum mengenai surat izin mengemudi yang kedaluwarsa tanpa masa tenggang resmi diajukan untuk diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Permohonan 310/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa.

Dalam persidangan yang berlangsung pada Senin (14/9/2026), pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pengujian materi Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ.

Pemohon meminta agar dokumen pengemudi yang telah habis masa berlakunya tetap dapat diperpanjang asalkan belum melewati batas waktu satu tahun.

Jangka waktu tersebut dinilai sebagai ruang bernapas bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja harian untuk mengumpulkan biaya perpanjangan.

Aturan yang berlaku saat ini mewajibkan warga membuat dokumen baru dari nol apabila terlambat memperpanjang meski hanya satu hari.

Kebijakan tanpa masa tenggang tersebut dinilai dapat memicu kriminalisasi administratif serta menyamakan posisi pengemudi terlambat dengan pengendara tanpa izin.

Pemohon juga berargumen bahwa kepastian batas waktu satu tahun dapat mencegah praktik pungutan liar serta beban biaya ganda bagi masyarakat.

Negara diusulkan cukup mengenakan denda administratif yang lebih ringan ketimbang memaksa warga menanggung biaya tes ulang secara keseluruhan.