Sebanyak 12 dari 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah telah ditarik dari peredaran oleh Badan Pangan Nasional.

Penarikan dilakukan karena produk tersebut ditemukan tidak sesuai antara kandungan mutu dan klaim pada label kemasan.

Proses Penarikan dan Penghentian Produksi

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan produsen diminta menghentikan praktik manipulasi pada produk.

Seluruh pelaku usaha yang mencakup 25 merek tersebut telah mendapatkan surat peringatan resmi dari pihak berwenang.

Sampai minggu pertama September 2026, seluruh merek dalam temuan tersebut sudah menghentikan kegiatan produksinya.

Sisa merek lainnya yang belum ditarik sepenuhnya kini masih menjalani proses penarikan dari tempat peredaran.

Pemerintah mencatat produk itu tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai standar nasional Indonesia yang berlaku.

Potensi kerugian konsumen akibat ketidaksesuaian produk ini dihitung dapat mencapai angka Rp89 triliun.

Perhitungan kerugian berasal dari selisih harga jual rata-rata dengan harga wajar beras di pasaran.

Tanggapan DPR dan Usulan Regulasi

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyatakan dugaan praktik kecurangan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah karena konsumen sulit memastikan kandungan gizi secara mandiri.

Firman mengusulkan agar pemerintah menghapus kategori beras fortifikasi dan merevisi regulasi sehingga jenis beras yang beredar di pasaran cukup mencakup kategori medium dan premium.