Kementerian Haji dan Umrah mengambil tindakan tegas dengan memblokir akun Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus milik PT AAT.

Kebijakan penghentian akses tersebut diberlakukan setelah biro perjalanan itu diduga menjalankan praktik skema ponzi.

Dugaan pelanggaran itu berujung pada penelantaran jemaah di Tanah Suci serta pembatalan keberangkatan ratusan pendaftar.

Ratusan Jemaah Gagal Berangkat dan Telantar

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan kasus ini mencuat saat sebanyak 200 calon jemaah asal Jombang gagal berangkat pada 29 Agustus 2026.

Selain itu, puluhan jemaah yang sudah berada di luar negeri juga sempat telantar tanpa tiket kepulangan yang memadai.

Sebanyak 83 orang akhirnya terpaksa menggunakan dana pribadi agar bisa kembali pulang ke Indonesia.

Menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu langsung mendatangi kantor PT AAT di Jombang setelah menerima laporan tersebut.

Kantor biro perjalanan itu didapati dalam kondisi tertutup rapat dengan selembar pengumuman tertempel di pintu.

Estimasi Kerugian Capai Rp120 Miliar

Hasil penelusuran sementara kementerian menunjukkan ada sekitar 4.000 calon jemaah yang terdaftar di biro perjalanan tersebut.

Total kerugian keseluruhan jemaah ditaksir mencapai Rp120 miliar berdasarkan asumsi rata-rata setoran.

Sistem yang digunakan diduga memakai uang pendaftar baru untuk membiayai keberangkatan jemaah gelombang sebelumnya secara berantai.

Pemerintah kini terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas unsur pidana.

Kementerian juga mengupayakan agar dana milik para korban dapat dikembalikan sepenuhnya oleh pihak pengelola.

Masyarakat diimbau agar lebih waspada terhadap penawaran biaya perjalanan murah dan janji keberangkatan yang tidak masuk akal.