Sebanyak 105 orang dalam rombongan umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengalami kegagalan berangkat ke Arab Saudi sesuai jadwal dari pihak travel.

Rombongan tersebut kini terkatung-katung di Tangerang karena perusahaan penyelenggara diduga belum membayarkan biaya penginapan hotel.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) langsung turun tangan menangani persoalan tersebut sekaligus menyelidiki dugaan pelanggaran travel.

Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik, menyatakan rombongan terdiri dari 103 jemaah dan dua orang pendamping ibadah.

Para jemaah menginap di Hotel Huswah Airport, Tangerang, setelah gagal terbang sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Permasalahan bermula pada 3 November 2026 saat rombongan memasuki Asrama Haji untuk persiapan keberangkatan.

Sesuai jadwal awal, mereka seharusnya berangkat pada 4 November 2026 dengan penerbangan transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun hingga 5 November 2026, rombongan belum juga diberangkatkan dan pihak penyelenggara tidak memberikan kepastian jadwal.

Rombongan kemudian dipindahkan ke Hotel Huswah Airport di Tangerang untuk menunggu kejelasan keberangkatan.

Pihak hotel menyatakan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh travel.

Kondisi tersebut membuat seluruh anggota rombongan berada dalam situasi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak.

Selain menangani kondisi para jemaah, Kemenhaj juga menelusuri dugaan pelanggaran yang melibatkan PT SK dan PT KBB.

Berdasarkan informasi awal, PT SK diduga memiliki izin penyelenggaraan umrah yang sudah tidak aktif.

Perusahaan itu diduga tetap menjalankan pemberangkatan jemaah dengan memanfaatkan akses data SISKOPATUH atas nama PT KBB.

Kemenhaj mendalami sejumlah persoalan mulai dari kegagalan pemberangkatan, belum dibayarnya hotel, hingga ketidakjelasan hak jemaah.

Pemerintah memastikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar para jemaah.

Pemerintah juga berupaya mengupayakan kepulangan seluruh rombongan ke daerah asal mereka di Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj akan segera memanggil penanggung jawab PT SK dan PT KBB untuk dimintai klarifikasi.

Pemeriksaan akan mencakup penelusuran aliran dana, penggunaan SISKOPATUH, serta pemenuhan kewajiban terhadap jemaah.

Pemerintah menegaskan akan mempertimbangkan sanksi administratif dan rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH jika terbukti melanggar.