Kemenhajusutut travel umrah usai ratusan jamaah gagal berangkat
Sebanyak 105 orang dalam rombongan umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengalami kegagalan berangkat ke Arab Saudi sesuai jadwal dari pihak travel.
Rombongan tersebut kini terkatung-katung di Tangerang karena perusahaan penyelenggara diduga belum membayarkan biaya penginapan hotel.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) langsung turun tangan menangani persoalan tersebut sekaligus menyelidiki dugaan pelanggaran travel.
Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik, menyatakan rombongan terdiri dari 103 jemaah dan dua orang pendamping ibadah.
Para jemaah menginap di Hotel Huswah Airport, Tangerang, setelah gagal terbang sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
Permasalahan bermula pada 3 November 2026 saat rombongan memasuki Asrama Haji untuk persiapan keberangkatan.
Sesuai jadwal awal, mereka seharusnya berangkat pada 4 November 2026 dengan penerbangan transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
Namun hingga 5 November 2026, rombongan belum juga diberangkatkan dan pihak penyelenggara tidak memberikan kepastian jadwal.
Rombongan kemudian dipindahkan ke Hotel Huswah Airport di Tangerang untuk menunggu kejelasan keberangkatan.
Pihak hotel menyatakan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh travel.
Kondisi tersebut membuat seluruh anggota rombongan berada dalam situasi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak.
Selain menangani kondisi para jemaah, Kemenhaj juga menelusuri dugaan pelanggaran yang melibatkan PT SK dan PT KBB.
Berdasarkan informasi awal, PT SK diduga memiliki izin penyelenggaraan umrah yang sudah tidak aktif.
Perusahaan itu diduga tetap menjalankan pemberangkatan jemaah dengan memanfaatkan akses data SISKOPATUH atas nama PT KBB.
Kemenhaj mendalami sejumlah persoalan mulai dari kegagalan pemberangkatan, belum dibayarnya hotel, hingga ketidakjelasan hak jemaah.
Pemerintah memastikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar para jemaah.
Pemerintah juga berupaya mengupayakan kepulangan seluruh rombongan ke daerah asal mereka di Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj akan segera memanggil penanggung jawab PT SK dan PT KBB untuk dimintai klarifikasi.
Pemeriksaan akan mencakup penelusuran aliran dana, penggunaan SISKOPATUH, serta pemenuhan kewajiban terhadap jemaah.
Pemerintah menegaskan akan mempertimbangkan sanksi administratif dan rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH jika terbukti melanggar.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






