Isu kesejahteraan tenaga pendidik kembali menjadi sorotan tajam setelah respons Kepala Negara terkait standar upah minimum. Organisasi guru menilai pemerintah tidak memiliki komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Haeri menyampaikan kritik tersebut. Kritik ini muncul menanggapi pernyataan Presiden dalam wawancara eksklusif di kediamannya di kawasan Hambalang.

Dalam sesi wawancara tersebut, jurnalis menanyakan nominal pasti gaji yang ideal bagi para guru.

Alih-alih memberikan angka atau kisaran standar kelayakan, Presiden memberikan jawaban normatif dengan alasan perbedaan kondisi di tiap daerah.

Jawaban mengambang itu langsung memicu reaksi kekecewaan yang mendalam dari pihak P2G. Iman menilai ketiadaan penetapan standar upah minimum menunjukkan bahwa komitmen politik pemerintah terhadap guru masih minim.

Kepala Negara beralasan bahwa penyaluran dana sudah dilakukan secara langsung tanpa berjenjang demi memperbaiki kondisi tersebut.

Kendati demikian, jawaban itu dinilai belum cukup untuk menjawab keresahan tenaga pendidik di seluruh tanah air.

Iman lantas melontarkan sentilan pedas atas sikap pemerintah yang dinilai tidak berani mematok angka pasti.

Menurutnya, masalah kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa ini merupakan hal yang sangat krusial dan mendesak untuk segera diselesaikan secara nyata.