Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia memberikan respons positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap polis asuransi wajib memuat syarat klaim yang sudah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak.

Ketua Umum AASI Fauzi Arfan menyatakan bahwa penambahan unsur persyaratan klaim ini mampu memperkuat transparansi di dalam industri asuransi.

Aspek transparansi tersebut dinilai sangat penting, khususnya bagi sektor asuransi syariah yang menempatkan akad sebagai landasan utama hubungan perusahaan dengan peserta.

Melalui ketentuan ini, perusahaan asuransi didorong untuk memperjelas persyaratan pengajuan klaim secara spesifik di dalam kontrak sejak awal perjanjian.

Meskipun demikian, Fauzi menyebutkan bahwa putusan pengadilan tersebut tidak otomatis mengharuskan seluruh perusahaan melakukan perubahan kebijakan secara serentak.

Penyesuaian aturan tetap bergantung pada ketentuan kontrak yang sudah diterapkan oleh masing-masing perusahaan asuransi anggota.

Pihaknya menegaskan bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini bersifat wajib untuk dijalankan oleh seluruh pelaku industri.

Seluruh anggota asosiasi dipastikan akan mematuhi ketentuan hukum baru tersebut tanpa ada ruang tawar.