Tim kuasa hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mempersoalkan cara pembuktian penyidik dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu sorotan utama diarahkan pada penyitaan 38 aset yang ditaksir mencapai sekitar Rp846 miliar oleh lembaga penegak hukum tersebut.

Desakan Pembuktian Terang

Febri Diansyah selaku kuasa hukum meminta penyidik tidak sekadar menghubungkan aset berdasarkan dugaan atau kesamaan fakta tanpa dasar.

Ia menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana tidak boleh hanya mengandalkan metode otak-atik atau cocoklogi.

Pernyataan tersebut disampaikan usai proses pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 18 September 2026.

Selain tanah dan bangunan, penyidik turut menyita 27 lembar saham perusahaan dalam perkara yang menjerat Febrie beserta dua tersangka lainnya.

Namun, pihak kuasa hukum menegaskan angka total tersebut tidak bisa serta-merta dipersepsikan sebagai kepemilikan penuh kliennya.

Mereka bahkan mengaku belum menemukan daftar 38 objek yang dimaksud dalam berkas perkara yang telah diperiksa sejauh ini.

Tim hukum meminta agar status setiap aset diperiksa secara individual untuk memastikan hubungannya dengan perkara yang disangkakan.

Salah satu properti di kawasan Parongpong, Bandung, turut disoroti karena tercatat atas nama Febrie dan sudah dilaporkan dalam LHKPN.

Anggota tim hukum Muhammad Farizi menjelaskan tanah tersebut dibeli pada tahun 2013, sedangkan dugaan tindak pidana baru dimulai pada 2018.

Perbedaan waktu perolehan tersebut diajukan agar dipertimbangkan serta dievaluasi kembali oleh penyidik dalam menangani perkara.

Sementara itu, Kejaksaan Agung melalui Ketua Tim 9 Rudi Margono menyatakan penyitaan aset merupakan bagian dari prosedur penyidikan.

Perkara ini kini bersiap memasuki tahap penuntutan dan akan diuji lebih lanjut melalui proses persidangan.