Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas jangkauan penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan yang melibatkan PT Summarecon Agung Tbk.

Setelah menyisir sejumlah ruangan pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penyidik bergerak ke kantor perusahaan tersebut di Jakarta Timur.

Menelusuri Alur Pelayanan Pertanahan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti serta petunjuk yang relevan dengan perkara.

Penyidik juga ingin menelusuri keterkaitan antarpihak dan kemungkinan adanya peran penting pihak lain dalam konstruksi perkara.

Barang bukti elektronik yang diamankan dari lingkungan ATR/BPN selanjutnya diekstrak untuk memperjelas posisi masing-masing pihak.

Fokus terhadap mekanisme layanan menjadi penting karena perkara bermula dari dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, KPK juga mencatat ada sekitar 57 jenis layanan di lingkungan kementerian tersebut yang menjadi perhatian dalam pencegahan korupsi.

Mekanisme pelayanan publik yang tertutup dinilai dapat membuka ruang munculnya pungutan liar, perantara, hingga praktik suap.

Dalam penanganan perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta.