Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara tidak dijalankan melalui pemangkasan belanja secara sembarangan.

Langkah tersebut merupakan penajaman belanja negara yang dilakukan agar alokasi yang ada benar-benar menghasilkan output sesuai rencana.

Proses penajaman anggaran berlangsung sepanjang tahun dan tidak dipusatkan hanya pada satu titik waktu.

Pemerintah juga memastikan penajaman tidak berarti langsung memotong alokasi belanja kementerian dan lembaga secara sepihak.

Direktorat Jenderal Anggaran diminta mengevaluasi kembali kegiatan yang kontraknya belum selesai melalui komunikasi bersama kementerian terkait.

Realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2026 tercatat mencapai Rp1.791,5 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 29 persen.

Pertumbuhan belanja kementerian dan lembaga tercatat naik 33 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pemerintah mempertahankan perkiraan defisit APBN 2026 pada level 2,85 persen dari produk domestik bruto sebagai baseline.

Realisasi defisit anggaran hingga akhir Agustus 2026 berada di angka Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto.

Keseimbangan primer hingga periode yang sama juga tercatat masih berada di posisi positif sebesar Rp154 triliun.

Pemerintah berkomitmen menggunakan batas defisit maksimal 3 persen untuk tahun 2027 sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kredibilitas serta memenuhi ekspektasi para pelaku ekonomi di pasar.