Persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai mendadak memanas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat (18/9/2026).

Saksi bernama Faizal Assegaf melontarkan sejumlah tudingan keras dan terus berbicara meskipun majelis hakim telah memintanya untuk meninggalkan ruang sidang.

Ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori akhirnya memutuskan untuk menskors persidangan agar situasi kembali kondusif setelah ketegangan meningkat.

Kericuhan bermula ketika Faizal kembali mempersoalkan status barang berupa perangkat elektronik atau alat podcast yang dikaitkan dengan pemberian dari salah satu terdakwa.

Faizal menegaskan bahwa barang tersebut merupakan pemberian pribadi dari uang milik terdakwa bernama Rizal dan bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Ia menuntut agar status barang tersebut diperjelas apakah dikategorikan sebagai hubungan sosial atau korupsi sembari melontarkan pernyataan bernada ancaman.

Mendengar pernyataan tersebut, majelis hakim langsung merespons dan mempertanyakan maksud dari perkataan Faizal yang menyebut soal kedatangan rakyat ke rumah aparat penegak hukum.

Faizal membantah dirinya melakukan pengrusakan atau pembakaran, melainkan meminta agar pihak pengadilan dan hakim senantiasa menegakkan hukum yang berlaku.

Suasana semakin tidak terkendali ketika Faizal menuding pihak pengadilan telah merampok hak rakyat yang membuat majelis hakim mengambil tindakan tegas.

Majelis hakim kemudian menskors jalannya persidangan agar ruangan kembali tenang sebelum nantinya pemeriksaan dapat dilanjutkan kembali.

Meskipun sidang telah diskors, Faizal masih terus melontarkan berbagai kritik tajam serta kecaman terhadap kinerja jaksa dan lembaga KPK dari ruang persidangan.

Sebelum insiden memanas ini terjadi, Faizal sempat memberikan keterangan terkait awal mula pertemuannya dengan terdakwa Rizal pada bulan November 2025 lalu.

Ia mengaku awalnya hanya meminta bantuan perangkat elektronik kepada Rizal untuk mendukung aktivitas rekan-rekannya di lingkungan sosial.

Perkara pokok yang disidangkan sendiri menyangkut dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan nilai mencapai Rp78,8 miliar.