PT Jasa Raharja berkomitmen melakukan percepatan verifikasi data untuk memastikan hak keluarga korban segera diterima.

Jasa Raharja menargetkan pembayaran santunan bagi korban meninggal dunia dapat diselesaikan maksimal dalam waktu 2 x 24 jam setelah seluruh dokumen dinyatakan valid.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyatakan langkah tersebut bertujuan mengurangi beban administratif keluarga korban.

Pihaknya ingin memastikan hak santunan dapat diberikan tanpa harus melalui proses birokrasi yang berlarut-larut.

Hingga kini, santunan bagi seluruh enam korban meninggal dunia dalam insiden KMP Virgo Transport 8 telah diselesaikan kepada masing-masing ahli waris.

Dua di antaranya merupakan warga asal Garut, Jawa Barat, yaitu keluarga dari almarhum Erik Maosul Latip dan almarhum Risyan Kurnia Putra.

Setiap ahli waris menerima santunan sebesar Rp 70 juta yang mencakup santunan Jasa Raharja Rp 50 juta serta ekstra cover Jasa Raharja Putra Rp 20 juta.

Sebelumnya, empat korban meninggal dunia lainnya telah menerima santunan yang diserahkan kepada pihak keluarga di Jawa Timur.

Berdasarkan data manifest, kecelakaan KMP Virgo Transport 8 melibatkan total 243 orang.

Sebanyak 114 orang dilaporkan telah terevakuasi yang terdiri atas 108 korban selamat dan enam korban meninggal dunia.

Selain santunan meninggal dunia, Jasa Raharja turut memberikan jaminan perlindungan bagi para korban selamat yang masih menjalani perawatan.

Setiap korban selamat disediakan plafon biaya perawatan hingga Rp 20 juta serta ekstra cover Jasa Raharja Putra senilai Rp 10 juta.

Total plafon biaya perawatan yang tersedia bagi setiap korban mencapai Rp 30 juta.

Sebagian korban selamat masih menjalani perawatan medis di rumah sakit di Banjarmasin.

Sebagian korban lainnya telah kembali ke daerah asal atau berada di hotel untuk menjalani masa pemulihan.

Proses pelayanan cepat ini didukung verifikasi data secara paralel oleh petugas di lapangan.

Petugas mencocokkan data manifest dengan domisili korban serta nomor kontak keluarga agar pemrosesan hak bisa berjalan cepat.

Penanganan kecelakaan ini juga melibatkan koordinasi lintas instansi bersama Kementerian Perhubungan, Basarnas, Pelindo, Polri, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara.