Tim kuasa hukum Roy Suryo menanggapi dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap eks Presiden Jokowi.

Abdul Gafur Sangadji selaku kuasa hukum menyatakan bahwa materi yang disampaikan oleh kliennya bukan sebuah bentuk fitnah.

Menurutnya, pemaparan tersebut berlandaskan pada proses penelitian yang menggunakan instrumen ilmiah tertentu di berbagai forum.

Ia menambahkan bahwa instrumen ilmiah semestinya diuji kembali dengan instrumen ilmiah lainnya, bukan langsung dijerat dengan pasal pencemaran nama baik.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Roy Suryo didakwa dengan dakwaan primer Pasal 434 tentang fitnah serta subsider Pasal 433 tentang pencemaran nama baik.

Pihak kuasa hukum menilai penerapan kedua pasal tersebut kurang tepat karena kliennya tidak pernah secara langsung menuduh pemalsuan dokumen milik Jokowi.

Pemaparan yang dilakukan Roy Suryo bersama pihak lainnya murni merupakan hasil presentasi riset di sejumlah acara televisi dan siniar.

Lebih lanjut, Abdul Gafur menjelaskan bahwa struktur dakwaan yang dikenakan kepada kliennya merupakan dakwaan alternatif sehingga jaksa akan membuktikan mana pasal yang nantinya terbukti di pengadilan.

Ia menegaskan bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, konstruksi yang dibangun justru memperlihatkan bahwa apa yang disampaikan kliennya bersumber dari riset bukan tuduhan personal terhadap eks Presiden ke-7 tersebut.

Perkara ini sendiri bermula dari temuan unggahan di platform YouTube dan media sosial X yang menyoroti ijazah S1 UGM, di mana pihak kejaksaan menyebut hal tersebut telah mencemarkan nama baik meskipun pihak UGM telah memberikan penjelasan resmi bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan lulus.