Polemik dugaan dokumen palsu kembali memanas setelah tim hukum Jokowi menyoroti motif di balik tudingan Roy Suryo dan pihak lainnya.

Rivai Kusumanegara menyatakan bahwa isu tersebut tidak sekadar meneliti, melainkan ikut menyerang Gibran.

Ia menilai tindakan tersebut berupaya menghancurkan nama baik Jokowi serta masa depan politik Gibran.

Rivai menduga ada pihak yang membekingi Roy Suryo dalam menyebarkan klaim tersebut.

Di sisi lain, Abdul Gafur Sangadji selaku kuasa hukum Roy Suryo dengan tegas membantah adanya motif politik.

Menurutnya, persoalan yang diangkat berkaitan murni dengan integritas serta akuntabilitas kepemimpinan.

Ia menyarankan agar dokumen terkait ditunjukkan langsung kepada publik guna membuktikan kebenarannya.

Kasus pencemaran nama baik ini sendiri telah memasuki tahap sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Roy Suryo didakwa melanggar sejumlah pasal dalam UU ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Abdul Gafur menyatakan bahwa apabila Jokowi ingin mempertahankan integritasnya, mantan presiden ketujuh tersebut seharusnya menunjukkan langsung ijazahnya di hadapan publik agar dapat diteliti.

Untuk diketahui, Roy Suryo akhirnya menjalani sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah menuntaskan rangkaian praperadilan.

Dalam perkara tersebut, Roy Suryo didakwa melanggar ketentuan dalam UU ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyiaran informasi yang dipersoalkan.