Perkembangan kecerdasan artifisial atau AI bergerak jauh lebih cepat daripada siklus penyusunan kebijakan resmi.

Teknologi yang hari ini masih dianggap baru bisa berubah drastis dalam hitungan tahun saja.

Kondisi tersebut menjadi alasan utama mengapa pemerintah memilih untuk tidak membuat Peta Jalan AI Nasional dalam rentang waktu sepuluh tahun.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyatakan bahwa pemerintah menetapkan horizon 2026–2029.

Kebijakan tersebut diambil agar aturan yang berlaku masih bisa dievaluasi dan disesuaikan secara berkala.

Menurut Nezar, membuat kerangka hukum hingga sepuluh tahun ke depan berisiko membuat pemerintah kesulitan merespons perubahan.

Teknologi AI generatif dinilai sebagai salah satu contoh nyata yang perubahannya sangat sulit diprediksi sejak awal.

Kecerdasan artifisial kini mampu menghasilkan teks, gambar, suara, video, hingga mendukung proses pengambilan keputusan.

Pemerintah saat ini terus menyiapkan Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 bersama regulasi mengenai etika AI.

Keduanya diarahkan untuk membangun ekosistem teknologi yang etis, aman, inklusif, dan bertanggung jawab.