Bank Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dan negara guna menjaga integritas sistem keuangan.

Langkah tersebut dinilai penting seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital saat ini.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan pondasi utama pengembangan sistem pembayaran.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar internasional bertema keamanan finansial di Bali pada 17–18 September 2026.

Kegiatan itu dihadiri berbagai lembaga internasional, bank sentral, regulator, serta industri dari lintas negara.

Lonjakan Transaksi QRIS dan Tantangan Literasi Keuangan

Filianingsih menilai risiko kejahatan digital semakin meningkat seiring bertambahnya volume transaksi pembayaran.

Pada semester I 2026, transaksi QRIS tercatat mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai sekitar Rp600,7 triliun.

Layanan QRIS kini telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna serta hampir 45 juta merchant.

Sebagian besar merchant tersebut berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks literasi keuangan berada di angka 69,57%.

Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan indeks inklusi keuangan yang telah mencapai 93,61%.

Kesenjangan itu menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman konsumen serta sistem pengamanan yang memadai.

BI memperkuat perlindungan konsumen melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Inisiatif tersebut mencakup manajemen risiko, literasi digital, serta integritas transaksi yang berkelanjutan.

Penguatan regulasi juga didukung Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, kolaborasi melalui Indonesia Anti-Scam Centre dihadirkan untuk mempercepat pemulihan dana korban.

Forum internasional tersebut juga membahas pemanfaatan kecerdasan artifisial dan blockchain untuk deteksi dini.

BI menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan terpercaya.