Presiden Prabowo Subianto membagikan cerita mengenai momen saat Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin kepadanya.

Permintaan tersebut berkaitan dengan kelanjutan proses hukum atas dugaan korupsi yang melibatkan jajaran pejabat di bawahnya.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum terhadap tindakan korupsi.

Ia meminta lembaga antirasuah tersebut untuk meneruskan proses hukum apabila mereka telah memiliki bukti yang cukup.

Dalam keterangannya, Prabowo menyebutkan bahwa langkah penegakan hukum tersebut juga berlaku bagi wakil menterinya.

Ia menegaskan bahwa segala tindakan pelanggaran hukum merupakan tanggung jawab individu masing-masing pejabat.

Selain itu, Prabowo turut menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Ia mengaku dirinya sendiri yang menyerahkan Dadan kepada pihak kejaksaan setelah sebelumnya mengangkatnya ke posisi tersebut.

Selama masa kepemimpinannya, tercatat ada dua wakil menteri Kabinet Merah Merah Putih yang diproses hukum.

Kasus tersebut melibatkan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer serta eks Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut dijerat dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sementara itu, Silmy Karim tersangkut dalam kasus dugaan pemerasan serta gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.