Persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka resmi dibawa oleh Denny Indrayana dkk ke Mahkamah Konstitusi.

Aturan yang menjadi sorotan utama para pemohon adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Perkara tersebut terdaftar di MK dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 pada tanggal 17 September 2026.

Pemeriksaan pendahuluan atas perselisihan hasil Pilpres 2024 dijadwalkan oleh MK pada 21 September 2026.

Para pemohon mempersoalkan ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.

Syarat tamat SMA atau sederajat merujuk pada Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan tersebut dianggap harus dipenuhi sejak proses pencalonan berlangsung.

Sorotan diarahkan ke Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 karena memuat aturan pengecualian dokumen kelulusan.

Aturan itu memberi pengecualian dokumen bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah dari luar negeri tetapi mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.

Denny mempertanyakan keberadaan norma pengecualian tersebut yang dinilai tidak ada pada pemilu sebelumnya.

Para pemohon mengaitkan aturan itu dengan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan.

Mereka mempermasalahkan penggunaan surat keterangan penyetaraan ijazah dalam pembuktian syarat pendidikan.

Surat keterangan penyetaraan dinilai tidak termasuk bentuk bukti kelulusan yang diwajibkan dalam aturan pencalonan.

Pemohon mendalilkan adanya masalah dalam pembentukan serta penerapan aturan pencalonan tersebut.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bahkan disebut oleh pemohon sebagai bagian dari dugaan cacat manipulatif.

Penilaian tersebut masih berupa dalil pemohon dan belum menjadi kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagai syarat wajib sejak pendaftaran.

Dalam petitumnya, mereka meminta Gibran didiskualifikasi serta penetapannya dinyatakan mengandung cacat hukum.

Permintaan lain mencakup pembatalan pelantikan wapres dan perintah kepada MPR untuk menggelar sidang pemilihan.

Seluruh permintaan tersebut masih sebatas petitum dan menunggu pemeriksaan hakim konstitusi.