Aturan PKPU Disorot di MK Saat Denny Indrayana Gugat Ijazah Gibran
Persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka resmi dibawa oleh Denny Indrayana dkk ke Mahkamah Konstitusi.
Aturan yang menjadi sorotan utama para pemohon adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Perkara tersebut terdaftar di MK dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 pada tanggal 17 September 2026.
Pemeriksaan pendahuluan atas perselisihan hasil Pilpres 2024 dijadwalkan oleh MK pada 21 September 2026.
Para pemohon mempersoalkan ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.
Syarat tamat SMA atau sederajat merujuk pada Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketentuan tersebut dianggap harus dipenuhi sejak proses pencalonan berlangsung.
Sorotan diarahkan ke Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 karena memuat aturan pengecualian dokumen kelulusan.
Aturan itu memberi pengecualian dokumen bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah dari luar negeri tetapi mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.
Denny mempertanyakan keberadaan norma pengecualian tersebut yang dinilai tidak ada pada pemilu sebelumnya.
Para pemohon mengaitkan aturan itu dengan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan.
Mereka mempermasalahkan penggunaan surat keterangan penyetaraan ijazah dalam pembuktian syarat pendidikan.
Surat keterangan penyetaraan dinilai tidak termasuk bentuk bukti kelulusan yang diwajibkan dalam aturan pencalonan.
Pemohon mendalilkan adanya masalah dalam pembentukan serta penerapan aturan pencalonan tersebut.
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bahkan disebut oleh pemohon sebagai bagian dari dugaan cacat manipulatif.
Penilaian tersebut masih berupa dalil pemohon dan belum menjadi kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.
Para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagai syarat wajib sejak pendaftaran.
Dalam petitumnya, mereka meminta Gibran didiskualifikasi serta penetapannya dinyatakan mengandung cacat hukum.
Permintaan lain mencakup pembatalan pelantikan wapres dan perintah kepada MPR untuk menggelar sidang pemilihan.
Seluruh permintaan tersebut masih sebatas petitum dan menunggu pemeriksaan hakim konstitusi.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






