Respons Bahlil Lahadalia Terkait Kasus Suap yang Seret Kader Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama sejumlah kader partainya.
Ia menyebut perkara hukum tersebut sebagai sebuah musibah bagi internal partai.
Pernyataan itu diungkapkan Bahlil secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026).
Bahlil mengaku merasa terpukul atas keterlibatan kader dalam kasus suap pengurusan layanan pertanahan.
Kendati demikian, ia menegaskan partainya tetap menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Menurutnya, Golkar memiliki jumlah kader yang sangat besar sehingga tindakan individu tidak selalu bisa dikontrol oleh partai.
Hingga saat ini, Bahlil belum memberikan keputusan pasti mengenai status keanggotaan para kader yang terseret.
Pihak partai juga belum memastikan apakah sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan Summarecon.
Empat tersangka di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Salah satu kader Golkar yang terseret dalam pusaran kasus tersebut adalah Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Dalam konstruksi perkara, Fahd diduga berperan sebagai penampung akhir dari dana yang dikumpulkan oleh sejumlah pihak.
Selain Fahd, tersangka lain yang turut berperan dalam pengumpulan dana meliputi Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Penyidik lembaga antirasuah mengamankan barang bukti berupa dokumen elektronik serta uang tunai.
Total uang tunai yang disita dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut mencapai Rp106,3 miliar.
Seluruh tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Masa penahanan pertama bagi para tersangka dijadwalkan selama 20 hari ke depan.
KPK terus mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara ini.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan praktik suap dalam layanan pertanahan.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






