Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama sejumlah kader partainya.

Ia menyebut perkara hukum tersebut sebagai sebuah musibah bagi internal partai.

Pernyataan itu diungkapkan Bahlil secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026).

Bahlil mengaku merasa terpukul atas keterlibatan kader dalam kasus suap pengurusan layanan pertanahan.

Kendati demikian, ia menegaskan partainya tetap menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Menurutnya, Golkar memiliki jumlah kader yang sangat besar sehingga tindakan individu tidak selalu bisa dikontrol oleh partai.

Hingga saat ini, Bahlil belum memberikan keputusan pasti mengenai status keanggotaan para kader yang terseret.

Pihak partai juga belum memastikan apakah sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan Summarecon.

Empat tersangka di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Salah satu kader Golkar yang terseret dalam pusaran kasus tersebut adalah Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.

Dalam konstruksi perkara, Fahd diduga berperan sebagai penampung akhir dari dana yang dikumpulkan oleh sejumlah pihak.

Selain Fahd, tersangka lain yang turut berperan dalam pengumpulan dana meliputi Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Penyidik lembaga antirasuah mengamankan barang bukti berupa dokumen elektronik serta uang tunai.

Total uang tunai yang disita dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut mencapai Rp106,3 miliar.

Seluruh tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Masa penahanan pertama bagi para tersangka dijadwalkan selama 20 hari ke depan.

KPK terus mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara ini.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan praktik suap dalam layanan pertanahan.