Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan sumber dokumen yang dipakai Roy Suryo saat menganalisis ijazah S-1 Joko Widodo.

Dokumen tersebut disebut bukan berasal dari Joko Widodo dan tanpa proses verifikasi.

Persoalan Keabsahan Dokumen Analisis

Dakwaan jaksa disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis.

Roy Suryo memakai metode error level analysis pada dokumen yang beredar di media sosial.

Namun, terdakwa dinilai tidak meminta izin ataupun melakukan konfirmasi kepada pemilik dokumen.

Pemeriksaan laboratoris kriminalistik menyatakan ijazah asli UGM identik dengan pembanding.

Roy Suryo menyatakan menolak restorative justice serta memilih mengajukan perlawanan.

Kronologi Penyelidikan dan Tanggapan Pihak Terkait

Perkara ini bermula setelah Joko Widodo diperlihatkan sejumlah unggahan media sosial yang menuduhkan ijazah S-1 miliknya palsu oleh ajudannya pada 26 Maret 2025.

Jokowi kemudian meminta tim penasihat hukum untuk mengumpulkan konten lain yang berkaitan dengan tudingan tersebut.

Kuasa hukum Jokowi lantas menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 untuk menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak benar.

Sehari setelahnya, Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985.

Berdasarkan dakwaan jaksa, terdapat tujuh unggahan dari total 28 unggahan media sosial yang memperlihatkan perbuatan Roy menuduhkan ijazah tersebut palsu pada periode 22 April hingga 21 Mei 2025.

Dalam proses hukum selanjutnya, Roy menyatakan tidak akan menempuh jalur restorative justice dan memilih mengajukan perlawanan terhadap dakwaan yang dibacakan di pengadilan.