Komunitas internasional tidak bisa mengharapkan keadilan yang sebenarnya dari Mahkamah Pidana Internasional.

Pendapat tersebut disampaikan oleh guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.

Dominasi Politik dan Ketimpangan Hukum

Pengadilan berbasis di Den Haag itu dituding merusak klaim keadilan universal karena menyasar negara-negara yang lebih lemah.

Negara-negara adidaya dinilai dapat menggunakan pengaruh serta kekuatannya untuk menghindari proses akuntabilitas.

Kondisi tersebut membuat negara berkembang jauh lebih rentan terhadap proses penuntutan hukum di pengadilan internasional.

Kritik ini mengemuka saat mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjalani kemunculan langsung pertamanya di pengadilan.

Duterte menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait tindakan keras dalam kampanye anti-narkotika.

Penolakan dan Proses Hukum Kasus Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte sebelumnya ditangkap meskipun Filipina telah menarik diri dari keanggotaan Mahkamah Internasional tersebut.

Pihak pengadilan tetap mempertahankan kewenangan atas dugaan kejahatan yang terjadi saat negara tersebut masih bergabung.

Sidang pendahuluan tersebut menandai kehadiran perdana Duterte secara langsung sejak berada dalam tahanan pihak berwenang.

Mantan pemimpin berusia 81 tahun itu memilih tetap diam ketika para hakim membahas masalah kesehatan serta persiapan persidangan.

Tim kuasa hukum sebelumnya menyatakan bahwa penurunan kognitif membuat klien mereka tidak layak untuk mengikuti proses hukum lanjutan.

Penilaian medis menyebutkan bahwa Duterte mengalami masalah memori serius dan meyakini dirinya masih hidup pada tahun 2007 atau 2008.

Kendati demikian, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan yang dijadwalkan mulai bergulir pada akhir November mendatang.

Duterte juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga waktu persidangan tiba karena kekhawatiran melarikan diri.

Mahkamah Pidana Internasional sendiri dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun 2002 untuk mengadili kejahatan perang dan genosida.

Namun, sejumlah negara besar termasuk Amerika Serikat dan Rusia tetap berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut.