Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi posisi kelembagaan Badan Usaha Khusus Migas.

Kelembagaan tersebut dipastikan berkedudukan serta bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Konstruksi hukum itu menjadi norma krusial dalam perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahlil menyatakan arahan kepala negara terkait rancangan undang-undang itu telah dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta.

Formulasi Regulasi dan Perizinan

Pemerintah kini fokus merumuskan regulasi yang memberikan fleksibilitas hukum bagi kelembagaan baru.

Langkah ini bertujuan memperkuat kewenangan Badan Usaha Khusus Migas dalam memangkas hambatan perizinan lintas sektor.

Pemerintah tidak ingin perizinan lintas sektor menghambat peningkatan produksi minyak siap jual di sektor hulu.

Penyederhanaan perizinan tersebut dirancang tanpa mereduksi kewenangan teknis kementerian atau lembaga terkait.

Badan Usaha Khusus Migas juga disiapkan agar memiliki fleksibilitas hukum dalam bernegosiasi.

Lembaga ini dapat menyusun skema kerja sama operasional dengan investor maupun pelaku usaha swasta.

Model tersebut didorong untuk memberikan keuntungan bersama baik bagi pihak swasta maupun pemerintah.

Rincian struktur teknis hukum akan dipaparkan seiring berjalannya proses legislasi bersama parlemen.

Pembahasan substantif ini bergulir setelah Presiden menerbitkan Surat Presiden Nomor R-45/Pres/09/2026.

Surat penunjukan wakil pemerintah itu terbit pada tanggal 14 September 2026 mengenai penunjukan wakil untuk membahas rancangan undang-undang.

Target pembahasan rancangan undang-undang tersebut diharapkan rampung oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Oktober 2026.

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya memetakan tiga opsi bentuk kelembagaan untuk menggantikan kerangka hukum lama.

Tiga opsi tersebut meliputi pembentukan badan baru, pengembalian fungsi kepada Pertamina, atau pembaruan payung hukum.

Dengan adanya ketegasan kebijakan pemerintah, pembentukan Badan Usaha Khusas Migas kini menjadi opsi utama.

Langkah ini diambil demi memenuhi amanat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan fungsi regulator.

Eksistensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan dilebur ke dalam badan baru.