Partai Amanat Nasional menyatakan penolakan apabila ambang batas parlemen mengalami kenaikan hingga melampaui angka 4 persen.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan bahwa keberatan partainya bukan didasari rasa khawatir gagal lolos ke Senayan.

Ia menjelaskan bahwa PAN selalu berhasil melenggang ke parlemen sejak pelaksanaan pemilihan umum dari tahun 1999 hingga 2024.

Menurut pandangan partai, pengetatan ambang batas tersebut justru berpotensi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Kebijakan legislasi tersebut dinilai harus tetap berada dalam koridor konstitusional yang telah digariskan oleh mahkamah.

Risiko Suara Pemilih Hangus

Viva mengingatkan bahwa semakin tinggi angka ambang batas akan memicu kecenderungan suara sah pemilih gagal terkonversi menjadi kursi.

Kondisi ini bakal diperparah dengan banyaknya partai peserta pemilu yang gagal memenuhi batas minimal perolehan suara.

Akibatnya, jumlah suara sah dari masyarakat akan tenggelam dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sistem perwakilan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan adanya pertemuan para ketua umum partai koalisi pemerintah.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah poin RUU Pemilu yang salah satunya menyepakati usulan perubahan ambang batas dari 4 menjadi 5 persen.