Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis.

Langkah hukum tersebut diambil penyidik guna melengkapi alat bukti penyidikan perkara dugaan rasuah.

Tim penyidik menyasar sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

Penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan yang menyita uang tunai sebesar Rp106,3 miliar.

Perkara rasuah tersebut berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan di wilayah Kabupaten Bogor.

Lembaga antirasuah sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara.

Daftar tersangka mencakup unsur pejabat kementerian, pihak swasta, hingga perwakilan dari korporasi.

Beberapa nama yang diumumkan meliputi pejabat tinggi kementerian serta petinggi dari pihak swasta terkait.

Penyidik masih terus mendalami berbagai keterlibatan pihak lain dalam pusaran suap pengurusan perizinan tersebut.

Kasus ini melibatkan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan total delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka tersebut mencakup unsur pejabat kementerian, pihak swasta, hingga sejumlah pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri.

Lembaga antirasuah memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap tersebut.

Upaya penggeledahan di kantor kementerian menjadi bagian penting bagi penyidik dalam merangkkai alat bukti tambahan.