Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri tengah mendalami kasus hukum terkait penguasaan aset lahan milik negara.

Aset tersebut merupakan milik Kementerian ATR/BPN di kawasan Provinsi Bali.

Penyelidikan ini mencakup proses tukar-menukar atau ruislag yang melibatkan pihak swasta.

Perusahaan swasta yang terlibat dalam proses tersebut adalah PT Marga Srikaton Dwipratama.

Lahan yang menjadi objek perkara terletak di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Dugaan Pelanggaran Kewajiban Pengganti Aset

PT MSD tercatat sebagai pemenang lelang tanah dalam proses tukar-menukar tersebut.

Namun pihak swasta itu tidak kunjung menyelesaikan kewajiban pembangunan gedung kantor BPN.

Meskipun kewajiban tidak dipenuhi, perusahaan tersebut telah menguasai fisik lahan secara sepihak.

Penyidik menemukan adanya aktivitas pemagaran dan pembangunan pos jaga di atas lahan tersebut.

Aksi penguasaan fisik itu diduga berlangsung sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Akibat situasi ini, negara kehilangan hak untuk memanfaatkan aset tanah tersebut.

Pihak swasta bahkan sempat melayangkan gugatan perdata terhadap negara untuk dasar penguasaan lahan.

Penyidik kini mendalami indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal instansi terkait.

Perhitungan sementara menunjukkan potensi kerugian negara mencapai angka triliunan rupiah.