Kongres Amerika Serikat resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang sanksi baru yang dirancang untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Moskow.

Melalui aturan tersebut, Presiden Donald Trump mempunyai wewenang untuk menjatuhkan tarif hingga 100 persen kepada negara pembeli minyak dan gas Rusia.

Paket regulasi ini disetujui para anggota parlemen setelah tertunda selama berbulan-bulan akibat pembahasan yang cukup panjang.

DPR AS yang dikuasai Partai Republik mengesahkan aturan tersebut dengan perbandingan suara 262 berbanding 159.

Sebelumnya, Senat Amerika Serikat juga telah memberikan persetujuan dengan perolehan 86 suara melawan 11 pada bulan lalu.

Trump menyatakan siap menandatangani undang-undang tersebut setelah dikirimkan langsung ke meja kepresidenan.

Sasar Armada Kapal hingga Pejabat Tinggi

Regulasi baru ini secara spesifik menargetkan Presiden Vladimir Putin serta sejumlah pejabat senior di pemerintahan Rusia.

Selain itu, aturan itu mengincar armada bayangan kapal tanker yang selama ini dipakai untuk menghindari sanksi Barat.

Kebijakan tarif tinggi tersebut menyasar importir utama energi Rusia seperti negara China dan India.

Langkah ini bertujuan untuk memutus aliran pendapatan finansial yang digunakan Moskow untuk membiayai perang di Ukraina.

Pihak pendukung menilai tekanan ekonomi yang lebih keras sangat mendesak mengingat invasi telah memasuki tahun kelima.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mendesak pengesahan paket sanksi tersebut agar Moskow bersedia bernegosiasi.

Sementara itu, wewenang perdagangan yang luas ini sempat memicu perdebatan di internal Partai Demokrat.

Sebagian politisi menolak memberikan kewenangan ekstra yang terlalu besar kepada presiden dalam urusan perdagangan luar negeri.

Kendati demikian, puluhan anggota Partai Demokrat tetap memilih mendukung RUU tersebut demi mengimbangi kubu oposisi.