Prabowo Mau Basmi Ekspor Curang Demi Selamatkan Pendapatan Negara
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah harus membenahi sistem ekspor sumber daya alam jika ditemukan praktik kecurangan yang merugikan negara.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut terus berlangsung.
Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam sistem yang berlaku.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Program Presiden Prabowo Menjawab pada Rabu.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah underinvoicing atau pencatatan nilai ekspor dalam faktur yang lebih rendah dari transaksi sebenarnya.
Praktik kecurangan ekspor tersebut disebut telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun.
Kondisi ini membuat Indonesia kehilangan kesempatan menikmati hasil ekspor sumber daya alam secara optimal.
Negara dilaporkan kehilangan pendapatan hingga US$908 miliar atau setara Rp16.111,55 triliun selama 34 tahun.
Potensi penerimaan itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menyatakan keputusan memberantas kecurangan ekspor serta menerapkan kebijakan ekspor satu pintu merupakan bagian dari kewajibannya sebagai kepala negara.
Sebagai kepala negara, ia memiliki kewajiban menjaga kekayaan negara dan memastikan pemanfaatannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Persoalan ini kemudian dibahas bersama para menteri untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang belum diikuti penurunan jumlah penduduk miskin.
Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pemberantasan kecurangan ekspor mulai 1 Juni 2026.
Mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis.
Komoditas tersebut mencakup batu bara, minyak kelapa sawit, dan mineral kritis.
Seluruh proses ekspor komoditas pilihan itu dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara untuk membiayai program prioritas.
Kebijakan ini juga bertujuan menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Meski menyadari adanya risiko dan potensi tentangan, pemerintah tetap mengambil langkah tersebut demi kepentingan masyarakat.
Update Terbaru
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






