Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah harus membenahi sistem ekspor sumber daya alam jika ditemukan praktik kecurangan yang merugikan negara.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut terus berlangsung.

Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam sistem yang berlaku.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Program Presiden Prabowo Menjawab pada Rabu.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah underinvoicing atau pencatatan nilai ekspor dalam faktur yang lebih rendah dari transaksi sebenarnya.

Praktik kecurangan ekspor tersebut disebut telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun.

Kondisi ini membuat Indonesia kehilangan kesempatan menikmati hasil ekspor sumber daya alam secara optimal.

Negara dilaporkan kehilangan pendapatan hingga US$908 miliar atau setara Rp16.111,55 triliun selama 34 tahun.

Potensi penerimaan itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menyatakan keputusan memberantas kecurangan ekspor serta menerapkan kebijakan ekspor satu pintu merupakan bagian dari kewajibannya sebagai kepala negara.

Sebagai kepala negara, ia memiliki kewajiban menjaga kekayaan negara dan memastikan pemanfaatannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalan ini kemudian dibahas bersama para menteri untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang belum diikuti penurunan jumlah penduduk miskin.

Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pemberantasan kecurangan ekspor mulai 1 Juni 2026.

Mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis.

Komoditas tersebut mencakup batu bara, minyak kelapa sawit, dan mineral kritis.

Seluruh proses ekspor komoditas pilihan itu dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara untuk membiayai program prioritas.

Kebijakan ini juga bertujuan menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Meski menyadari adanya risiko dan potensi tentangan, pemerintah tetap mengambil langkah tersebut demi kepentingan masyarakat.