Kementerian Komdigi mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di tanah air.

Sebanyak 25 penyelenggara kini mendapat kiriman surat resmi agar segera merampungkan kewajiban pendaftaran layanan mereka.

Pemerintah menetapkan batas akhir pengurusan administrasi tersebut paling lambat pada tanggal 22 September 2026.

Jika mengabaikan tenggat waktu itu, penyelenggara akan menghadapi sanksi lanjutan berupa pemutusan akses layanan secara tegas.

Surat pemberitahuan resmi itu telah dikirimkan kepada para pengelola dari berbagai sektor pada tanggal 16 September 2026.

Dari total tersebut, daftar entitas yang wajib mendaftar terdiri dari 23 penyelenggara domestik serta dua penyelenggara asing.

Sektor usaha yang tersangkut dalam pengawasan ini meliputi transportasi, pelayaran, perniagaan elektronik, properti, hingga jasa profesional.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi, menegaskan bahwa pendaftaran merupakan suatu kewajiban mutlak.

Aturan tersebut merujuk langsung pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang berlaku bagi semua kriteria.

Pihak kementerian memastikan sanksi administratif dan peringatan akan dijatuhkan kepada pihak yang mangkir dari aturan undang-undang.